Gastropolitik ala Arjun Appadurai: Makan, Makna, dan Relasi Kuasa

Gastronomi yang berakar dari kata gastro (perut) dan nomos (ilmu/aturan), tidak lagi sekadar menjadi panduan menikmati hidangan, tetapi juga menjadi seperangkat aturan dan pengetahuan yang mendisiplinkan praktik makan. Aturan dalam rupa jaringan 'gastropolitik'; pertautan beragam aktor, institusi, dan wacana yang secara halus mengelola lidah dan cecap rasa kita. Nah, saya jelaskan dengan menggunakan konsep serupa dari Arjun Appadurai (1981). 

Sumber foto: Xinhua News Agency, 1950
(dari Chinese Food, Liu Junru, hal. 33)

Appadurai (1981) melihat makanan sebagai suatu sistem komunikasi yang sarat dengan kode-kode sosial. Artinya, praktik makan selalu melibatkan proses pemaknaan kolektif; siapa yang makan, apa yang dimakan, skenario seperti apa, dan bagaimana proses makannya, semuanya menyiratkan struktur sosial tertentu. Artinya, makanan telah menjadi situs produksi dan negosiasi makna yang melahirkan relasi kuasa. Kuantitas dan kualitas, serta jenis makanan yang dimiliki seseorang menjadi penanda posisi dan privilese sosialnya.

Lebih jauh lagi, dalam kosmologi Hindu, makanan merupakan bagian dari tatanan semesta. Ia menjadi penghubung antara manusia dan ilahi. Dalam ritual persembahan, manusia menjadi sosok yang mengolah hasil alam dan mempersembahkannya kepada para dewa, yang kemudian 'dikembalikan' kepada manusia dalam bentuk sisa persembahan. Makan, dalam praktik ini, bukan sekadar aktivitas biologis, melainkan bagian dari sirkulasi makna antara manusia, alam, dan yang transenden. Relasi kosmologis dan kuasa tersebut kemudian beresonansi dalam hubungan antarmanusia. 

    Akan tetapi, batas antara domestik dan publik tidak sekaku yang kita bayangkan. Keduanya saling bekelindan dalam praktik makan sehari-hari. Di meja makan keluarga, misalnya, keputusan pemillihan menu seringkali ditentukan oleh rangkaian aturan tertentu yang secara tidak langsung mengarahkan selera seluruh anggota keluarga. Apa yang dimasak bukan semata soal kebutuhan, tetapi juga hasil kebiasan, otoritas, dan preferensi yang telah dibangun sebelumnya.

Di sisi lain, ruang publik pun turut hadir ke dalam ruang domestik. Referensi menu yang diperoleh dari aktivitas jajan dan scrolling media sosial laun langsam mengkonfigurasi ulang selera di dalam rumah tangga. Dengan demikian, selera domestik bukanlah sesuatu yang 'murni', melainkan hasil persilangan pengalaman pribadi dan pengaruh eksternal. Semua ini berkelindan dalam kondisi tubuh, keyakinan, serta kemampuan mengakumulasi berbagai bentuk modal—ekonomi, sosial, maupun kultural, sebagaimana disinggung oleh Pierre Bourdieu (1984).

Dengan demikian, kita dapat melihat keterkaitan erat antara objek (makanan) dan subjek (pemakan). Makanan tidak pernah hadir dalam keadaan netral. Intensi, simbol, dan makna selalu disematkan oleh manusia. Dari sinilah muncul pemaknaan yang bersifat hirarkis dan transaksional, siapa yang memberi, siapa yang menerima, siapa yang layak, dan siapa yang tidak layak.

Di titik ini lah persoalan menjadi semakin ruwet. Ketika jaringan makna tersebut berkelindan dengan logika kapitalisme, makanan tidak lagi sekadar medium relasi sosial, tetapi juga menjadi komoditas yang diproduksi, dikemas, dan dijual bersama citra serta hasrat. Selera tidak hanya dibentuk oleh tradisi atau kosmologi, tetapi juga pasar yang terus menerus memproduksi keinginan, dan manusia hadir di tengah pusaran itu, menimbang-nimbang besok makan apa. Sementara itu, di tengah kebingungan itu negara 'beritikad baik' merawat rakyatnya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bagaimana ini dibahas dalam logika gastropolitik? Kelak akan saya bahas di tulisan berikutnya.

Referensi:

Appadurai, A. (1981). “Gastro-Politics in Hindu South Asia”, The American Ethnological Society.

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgment of taste (R. Nice, Trans.). London: Routledge (Original work published in 1979).